Edisi Informasi Hukum ResmiMateri bersumber dari dokumen perundang-undangan, direktori putusan peradilan, dan pangkalan data DJKI & JDIHN.

The Law Times

Lembaran Pengumuman Hukum Resmi & Dokumentasi Peradilan Indonesia

JAKARTA
PENGUMUMAN & WARTA HUKUM
DEPARTEMEN LAYANAN HUKUM & KONSULTASI PROFESIONALJAKARTA, REPUBLIK INDONESIA
The Law Times Legal Advisory Desk

LAYANAN HUKUM & LEGAL SERVICES

“Solusi Legalitas, Perlindungan, dan Pendampingan Hukum untuk Bisnis dan Individu.”

The Law Times menyediakan akses konsultasi dan pendampingan profesional dalam bidang perlindungan kekayaan intelektual, pendaftaran merek, perizinan produk, legalitas usaha, serta kebutuhan hukum lainnya dengan standar integritas redaksi dan kepatuhan regulasi statutori nasional.

SEKSI 01 · Merek & Identitas Bisnis
Pendaftaran Merek
Unsplash / Patrik Michalicka

Pendaftaran Merek

The Law Times menyediakan akses konsultasi dan pendampingan profesional dalam penelusuran, identifikasi kelas barang/jasa, persiapan berkas, dan pendaftaran merek resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Cakupan Layanan:
  • Konsultasi dan pemeriksaan awal merek
  • Penelusuran merek (trademark clearance search) pada pangkalan data PDKI
  • Identifikasi dan penetapan kelas merek (Nice Classification Edisi 12)
  • Persiapan dokumen dan etiket (spesimen logo)
  • + 2 cakupan teknis lainnya...
SEKSI 02 · Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Kekayaan Intelektual
Unsplash / Milad Fakurian

Kekayaan Intelektual

Perlindungan komprehensif aset inovasi dan karya kreatif mencakup hak cipta, paten teknologi, desain industri, indikasi geografis, dan rahasia dagang demi mengamankan keunggulan kompetitif bisnis.

Cakupan Layanan:
  • Hak Cipta (pencatatan karya tulis, seni, sinematografi, dan program komputer)
  • Paten (invensi teknologi, formulasi kimia, dan proses manufaktur)
  • Paten Sederhana (pengembangan alat, mekanisme praktis, atau produk fisik)
  • Desain Industri (estetika kreasi bentuk 3D, konfigurasi, atau komposisi garis/warna)
  • + 3 cakupan teknis lainnya...
SEKSI 03 · Regulasi & Izin Edar Produk
Perizinan BPOM
Unsplash / Adrian Sulyok

Perizinan BPOM

Pendampingan menyeluruh proses registrasi dan pemenuhan standar regulasi BPOM agar produk Anda legal diedarkan dan diperdagangkan secara aman di pasar Indonesia.

Cakupan Layanan:
  • Konsultasi kategori produk dan evaluasi formula
  • Persiapan dokumen teknis dan pengujian laboratorium terakreditasi
  • Pendampingan registrasi pangan olahan (BPOM MD / ML)
  • Pendampingan registrasi kosmetik (Notifikasi BPOM NA)
  • + 2 cakupan teknis lainnya...
SEKSI 04 · Corporate & Dispute Services
Pendampingan Hukum
Unsplash / Wesley Tingey

Pendampingan Hukum

Akses pendampingan hukum terstruktur bagi para pelaku usaha, direksi, dan individu dalam penelaahan kontrak bisnis, mitigasi risiko sengketa perdata, serta pemenuhan kebutuhan hukum operasional.

Cakupan Layanan:
  • Konsultasi hukum bisnis dan tata kelola korporasi
  • Peninjauan dan penyusunan kontrak (legal drafting & contract review)
  • Penanganan permasalahan hukum perdata dan wanprestasi
  • Penyelesaian sengketa bisnis komersial
  • + 3 cakupan teknis lainnya...
SEKSI 05 · Corporate Legal Setup
Legalitas Usaha
Unsplash / Nastuh Abootalebi

Legalitas Usaha

Solusi pendirian badan usaha PT dan CV, penerbitan NIB berbasis risiko, penentuan klasifikasi KBLI, serta pembaharuan dokumen legalitas korporasi secara aman dan tepat waktu.

Cakupan Layanan:
  • Pendirian PT (Perseroan Terbatas) Biasa & PT Perorangan
  • Pendirian CV (Commanditaire Vennootschap)
  • Pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha) via OSS RBA
  • Konsultasi penentuan kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha)
  • + 3 cakupan teknis lainnya...

Pedoman Standar & Batasan Kewenangan Layanan

The Law Times merupakan media warta dan platform informasi hukum independen. Seluruh layanan pendampingan dan konsultasi diselenggarakan dalam kerangka bantuan penelaahan kepatuhan administratif, audit regulasi, dan perumusan dokumen legal oleh tim praktisi dan konsultan terdaftar. Penerbitan sertifikat, izin edar, atau status pengesahan badan hukum merupakan hak dan kewenangan diskresi mutlak lembaga pemerintah terkait (DJKI, BPOM, Kemenkumham, dan Kementerian Investasi/BKPM).

Membutuhkan pendampingan spesifik untuk perkara atau kebutuhan korporasi Anda?Mulai Konsultasi Resmi →