Edisi Informasi Hukum ResmiMateri bersumber dari dokumen perundang-undangan, direktori putusan peradilan, dan pangkalan data DJKI & JDIHN.

The Law Times

Lembaran Pengumuman Hukum Resmi & Dokumentasi Peradilan Indonesia

JAKARTA
PENGUMUMAN & WARTA HUKUM
PUBLIKASI PERKARAKeterbukaan Informasi Hukum Klien

Publikasi Perkara: Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tegaskan Perlindungan Hak Merek Dagang Klien

Keterbukaan informasi resmi terkait amar putusan penolakan kasasi perkara sengketa pendaftaran merek dan kepastian perlindungan hukum hak prioritas.

Oleh Saluran Publikasi Kasus Klien
Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia
Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta Pusat sebagai benteng peradilan tertinggi.Sumber: Wikimedia Commons / Mahkamah Agung RI • Gambar hanya ilustrasi

Pengumuman publikasi perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap.

Rincian Pengumuman & Hak Terdaftar Klien

No. Ref: IDM000592418 / MA-812
NoMerek / ObjekKelasNomor RegistrasiStatus Hukum
1SNOWCAN16IDM000592418Merek Terdaftar Sah
2EASY GEL16IDM000805199Merek Terdaftar Sah
3Putusan Kasasi MA-812 K/Pdt.Sus-HKIBerkekuatan Hukum Tetap (BHT)
Dasar Hukum:
  • UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek
  • UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
  • Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peringatan Hukum:

Pihak tanpa izin yang memproduksi atau memperdagangkan barang serupa akan ditindak tegas melalui tuntutan pidana dan gugatan perdata.

BERITA PILIHANPILIHAN REDAKSI

Pemberitahuan Publikasi KlienPublikasikan Perkara Anda →

Untuk mendaftarkan publikasi perkara, panggilan sidang, atau pengumuman hukum resmi, ajukan melalui saluran verifikasi redaksi The Law Times.

MEREK & HKI

Lihat Semua →

BERITA HUKUM

Lihat Semua →
Instrumen Laptop dan Dokumen Digital Transaksi Elektronik
Perangkat komputer jinjing dan dokumen digital dalam penyelenggaraan kontrak elektronik tersertifikasi.Sumber: Unsplash / Christopher Gower • Gambar hanya ilustrasi
Business Law

Keabsahan Kontrak Elektronik dan Kekuatan Pembuktian Menurut KUHPerdata jo. UU ITE

Ulasan komprehensif mengenai penerapan Pasal 1320 KUHPerdata dalam ranah digital, standar keabsahan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi, dan nilai pembuktiannya di depan majelis hakim.

WARTA HUKUM DARI SUMBER EKSTERNAL

Agregasi Feed Resmi & Terverifikasi
MK Tolak Permohonan Uji Materiil Terkait Dampak Karhutla: Dalil Pemohon Dinilai Tidak Berdasar
Wikimedia Commons / Mahkamah Agung RI • Gambar hanya ilustrasi
BERITA EKSTERNALLKBN ANTARA / Mahkamah Konstitusi RI

MK Tolak Permohonan Uji Materiil Terkait Dampak Karhutla: Dalil Pemohon Dinilai Tidak Berdasar

Mahkamah Konstitusi secara resmi menolak permohonan pengujian materiil undang-undang terkait tanggung jawab perdata dan pidana korporasi atas dampak kebakaran hutan dan lahan. Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa dalil pemohon kabur dan tidak beralasan menurut hukum dalam sidang pengucapan putusan terbuka untuk umum.

Dipublikasi: 2026-10-28T10:00:00ZBuka Sumber Asli →
Kemenkum Tindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung atas Perkara Sengketa Pembatalan Merek Terkenal
Unsplash / Tingey Injury Law • Gambar hanya ilustrasi
BERITA EKSTERNALLKBN ANTARA / Mahkamah Agung RI

Kemenkum Tindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung atas Perkara Sengketa Pembatalan Merek Terkenal

Kementerian Hukum menyatakan kepatuhan penuh dalam mengeksekusi amar putusan kasasi Mahkamah Agung RI terkait sengketa pembatalan kepemilikan merek dagang. Mahkamah menegaskan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek pertama yang beritikad baik dari upaya peniruan merek sejenis.

Dipublikasi: 2026-10-24T08:30:00ZBuka Sumber Asli →
OJK Terbitkan Regulasi Mekanisme Gugatan Hukum Demi Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Unsplash / Austin Distel • Gambar hanya ilustrasi
BERITA EKSTERNALLKBN ANTARA / Otoritas Jasa Keuangan

OJK Terbitkan Regulasi Mekanisme Gugatan Hukum Demi Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan resmi menerbitkan peraturan operasional mengenai tata cara pengajuan gugatan hukum untuk perlindungan konsumen dan masyarakat. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi nasabah dalam menuntut ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan berizin.

Dipublikasi: 2026-10-18T14:15:00ZBuka Sumber Asli →
DJKI Sosialisasikan Kebijakan Tarif Rp0 Layanan Pencatatan Hak Cipta bagi Pelaku Kreatif & Pendidikan
Unsplash / Giammarco Boscaro • Gambar hanya ilustrasi
BERITA EKSTERNALLKBN ANTARA / DJKI Kemenkum RI

DJKI Sosialisasikan Kebijakan Tarif Rp0 Layanan Pencatatan Hak Cipta bagi Pelaku Kreatif & Pendidikan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI mengimbau para kreator, akademisi, dan pelaku UMKM untuk memanfaatkan fasilitas insentif tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp0 untuk pencatatan hak cipta program komputer, karya seni, dan riset ilmiah melalui platform digital e-HakCipta.

Dipublikasi: 2026-10-22T11:45:00ZBuka Sumber Asli →
KPK dan Kemenkum Dorong Penguatan Tata Kelola Terintegrasi Guna Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Unsplash / Sean Pollock • Gambar hanya ilustrasi
BERITA EKSTERNALLKBN ANTARA / Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK dan Kemenkum Dorong Penguatan Tata Kelola Terintegrasi Guna Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kementerian Hukum mendorong reformasi menyeluruh sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis audit kepatuhan elektronik. Penerapan tata kelola yang transparan dan digitalisasi perizinan dinilai sebagai benteng utama dalam menutup celah gratifikasi dan kerugian keuangan negara.

Dipublikasi: 2026-10-15T09:20:00ZBuka Sumber Asli →
SEKSI KHUSUS · THE LAW TIMES LEGAL SERVICESLihat Semua Layanan →

LAYANAN HUKUM THE LAW TIMES

“Temukan solusi untuk kebutuhan perlindungan merek, kekayaan intelektual, perizinan, dan pendampingan hukum.”

01

Pendaftaran Merek

The Law Times menyediakan akses konsultasi dan pendampingan profesional dalam penelusuran, identifikasi kelas barang/jasa, persiapan berkas, dan pendaftaran merek resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

02

Kekayaan Intelektual

Perlindungan komprehensif aset inovasi dan karya kreatif mencakup hak cipta, paten teknologi, desain industri, indikasi geografis, dan rahasia dagang demi mengamankan keunggulan kompetitif bisnis.

03

Perizinan BPOM

Pendampingan menyeluruh proses registrasi dan pemenuhan standar regulasi BPOM agar produk Anda legal diedarkan dan diperdagangkan secara aman di pasar Indonesia.

04

Pendampingan Hukum

Akses pendampingan hukum terstruktur bagi para pelaku usaha, direksi, dan individu dalam penelaahan kontrak bisnis, mitigasi risiko sengketa perdata, serta pemenuhan kebutuhan hukum operasional.

05

Legalitas Usaha

Solusi pendirian badan usaha PT dan CV, penerbitan NIB berbasis risiko, penentuan klasifikasi KBLI, serta pembaharuan dokumen legalitas korporasi secara aman dan tepat waktu.

BACA ARSIP & WARTA LENGKAP DI WWW.THELAWTIMES.COM