Edisi Informasi Hukum ResmiMateri bersumber dari dokumen perundang-undangan, direktori putusan peradilan, dan pangkalan data DJKI & JDIHN.
Lembaran Pengumuman Hukum Resmi & Dokumentasi Peradilan Indonesia
Section V · Monitor
Tracking national statutes, presidential regulations, ministerial rules, and public consultations affecting corporate governance and civic law.
Peraturan OJK terbaru yang menetapkan pedoman tata kelola dan manajemen risiko bank dalam pembukaan, penatausahaan, penutupan rekening nasabah, penanganan rekening pasif (dormant), serta kewajiban deteksi otomatis terhadap rekening penampungan aktivitas transaksi ilegal.
Kodifikasi hukum pidana nasional materiil yang menggantikan Wetboek van Strafrecht (WvS) warisan kolonial. Memuat prinsip pidana modern, keadilan restoratif (restorative justice), pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), serta pidana kerja sosial dan pengawasan sebagai alternatif pidana penjara. Catatan perubahan: Pasal 240 dan 241 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 282/PUU-XXIII/2025.
Regulasi peradilan MA yang memperluas dan menyempurnakan administrasi perkara elektronik (e-Court) dan persidangan online (e-Litigation) untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara, termasuk keabsahan panggilan sidang elektronik (e-Summons) ke domisili elektronik para pihak.
Payung hukum perlindungan data pribadi komprehensif pertama di Indonesia. Mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data (data controller) dan prosesor data, penunjukan Pejabat Perlindungan Data (DPO), transfer data lintas batas negara, serta sanksi administratif dan pidana atas kebocoran data pribadi korporasi.
Peraturan pelaksana utama UU ITE yang mengatur kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat dan publik, pengelolaan pusat data (data center), keabsahan tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan tata kelola transaksi digital nasional.