Edisi Informasi Hukum ResmiMateri bersumber dari dokumen perundang-undangan, direktori putusan peradilan, dan pangkalan data DJKI & JDIHN.

The Law Times

Lembaran Pengumuman Hukum Resmi & Dokumentasi Peradilan Indonesia

JAKARTA
PENGUMUMAN & WARTA HUKUM

RUBRIKASI REGULASI & KEBIJAKAN PEMERINTAH

REGULASI

LEMBARAN NEGARA & WARTA REGULASI REPUBLIK INDONESIA

Dokumentasi komparatif perkembangan undang-undang, ketetapan menteri, peraturan pemerintah, dan penegakan regulasi nasional.

✱
FOKUS REGULASI TERBARUAgency Regulation

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum

Nomor & Tahun Regulasi24 (2025)
Instansi PemrakarsaOtoritas Jasa Keuangan (OJK)
Kekuatan HukumIn Force

Peraturan OJK terbaru yang menetapkan pedoman tata kelola dan manajemen risiko bank dalam pembukaan, penatausahaan, penutupan rekening nasabah, penanganan rekening pasif (dormant), serta kewajiban deteksi otomatis terhadap rekening penampungan aktivitas transaksi ilegal.

Saluran Dokumentasi: Direktori Regulasi Otoritas Jasa KeuanganArsip Terintegrasi Lembaran Negara
Kategori Regulasi: Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Peraturan Menteri • Keputusan Badan
JDIH Terkoneksi•Pencarian Detail Regulasi →

Daftar Regulasi & Kebijakan Terbitan Terbaru

Total 5 Regulasi
Law Arsip Redaksi — Dokumen informasi hukum terverifikasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Nomor & Tahun1 Tahun 2023
Lembaga PenerbitPresiden RI & Dewan Perwakilan Rakyat RI
Status BerlakuIn Force

Kodifikasi hukum pidana nasional materiil yang menggantikan Wetboek van Strafrecht (WvS) warisan kolonial. Memuat prinsip pidana modern, keadilan restoratif (restorative justice), pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), serta pidana kerja sosial dan pengawasan sebagai alternatif pidana penjara. Catatan perubahan: Pasal 240 dan 241 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 282/PUU-XXIII/2025.

Sumber Rujukan: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1Lembaran Negara RI
Agency Regulation Arsip Redaksi — Dokumen informasi hukum terverifikasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik

Nomor & Tahun7 Tahun 2022
Lembaga PenerbitMahkamah Agung Republik Indonesia
Status BerlakuIn Force

Regulasi peradilan MA yang memperluas dan menyempurnakan administrasi perkara elektronik (e-Court) dan persidangan online (e-Litigation) untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara, termasuk keabsahan panggilan sidang elektronik (e-Summons) ke domisili elektronik para pihak.

Sumber Rujukan: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1303Lembaran Negara RI
Law Arsip Redaksi — Dokumen informasi hukum terverifikasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Nomor & Tahun27 Tahun 2022
Lembaga PenerbitPresiden RI & Dewan Perwakilan Rakyat RI
Status BerlakuIn Force

Payung hukum perlindungan data pribadi komprehensif pertama di Indonesia. Mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data (data controller) dan prosesor data, penunjukan Pejabat Perlindungan Data (DPO), transfer data lintas batas negara, serta sanksi administratif dan pidana atas kebocoran data pribadi korporasi.

Sumber Rujukan: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196Lembaran Negara RI
Government Regulation Arsip Redaksi — Dokumen informasi hukum terverifikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Nomor & Tahun71 Tahun 2019
Lembaga PenerbitPresiden Republik Indonesia
Status BerlakuIn Force

Peraturan pelaksana utama UU ITE yang mengatur kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat dan publik, pengelolaan pusat data (data center), keabsahan tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan tata kelola transaksi digital nasional.

Sumber Rujukan: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185Lembaran Negara RI