JAKARTA — Berakhirnya masa transisi 2 (dua) tahun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada Oktober 2024 menandai era baru penegakan hukum privasi data di Indonesia. Setiap korporasi, lembaga keuangan, platform digital, maupun institusi publik yang mengumpulkan dan memproses data perseorangan bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi yang terikat pada kewajiban kepatuhan hukum yang ketat.

UU PDP memberikan hak-hak fundamental bagi subjek data (pemilik data) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 15, antara lain: hak memperoleh kejelasan identitas pengendali data; hak melengkapi, memperbarui, atau memperbaiki kesalahan data; hak mengakses dan memperoleh salinan data; hak mengakhiri pemrosesan atau menghapus data (right to erasure/to be forgotten); serta hak menarik kembali persetujuan pemrosesan data (withdraw consent).

Di sisi lain, Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan yang sah (Pasal 20), melakukan penilaian dampak pelindungan data (DPIA) untuk pemrosesan berisiko tinggi (Pasal 34), dan menunjuk Pejabat atau Petugas Pelindungan Data (Data Protection Officer/DPO) jika aktivitas pemrosesan berskala besar (Pasal 53).

Kewajiban paling krusial tercantum dalam Pasal 46 ayat (1): dalam hal terjadi kegagalan pelindungan data pribadi (data breach), Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada subjek data dan lembaga pengawas otoritas data pribadi, dengan memuat rincian data yang terungkap, kronologi insiden, dan upaya pemulihan yang dilakukan.

PENAFIAN HUKUM (DISCLAIMER): Artikel ini disajikan semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi hukum umum, bukan merupakan nasihat hukum (legal advice), pendapat hukum resmi (legal opinion), atau rekomendasi tindakan penanganan perkara tertentu. Untuk mendapatkan advis hukum yang sesuai dengan kondisi faktual perkara Anda, silakan berkonsultasi dengan advokat atau praktisi hukum yang berwenang.